PIAGAM RAKYAT UNTUK KESEHATAN
PEMBUKAAN
Kesehatan
merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia
yang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, kekerasan dan
ketidakadilan merupakan sumber penyakit dan kematian di antara orang-orang yang
miskin dan termarginalisasi. Bila kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua
orang (health for all),
kepentingan-kepentingan orang-orang yang berkuasa harus dikaji ulang,
globalisasi harus dilawan, dan prioritas politik dan ekonomi harus diubah
secara besar-besaran.
Piagam
ini dibuat menurut pandangan orang-orang yang suaranya belum banyak, atau belum
sama sekali, terdengar. Piagam ini bertujuan untuk mendorong rakyat untuk
mengembangkan sendiri pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dan
meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah, negara, organisasi internasional
maupun perusahaan-perusahaan besar.
VISI
Kesetaraan,
pembangunan yang secara ekologis berkesinambungan dan kedamaian merupakan inti
dari visi kami untuk dunia yang lebih baik – dunia di mana semua orang dapat
hidup sehat; dunia yang menghormati, menghargai dan merayakan semua bentuk
kehidupan dan perbedaan; dunia yang memungkinkan berkembangnya bakat-bakat dan
kemampuan manusia untuk saling memperkaya; dunia di mana suara rakyat
mengarahkan keputusan-keputusan yang menentukan hidup kita.
Kita
sudah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk mencapai misi ini.
KRISIS KESEHATAN
“Setiap hari, penyakit dan kematian merangsang
amarah kami. Kami marah bukan karena ada yang sakit atau mati. Kami marah
karena banyak sekali penyakit dan kematian yang berakar dari kebijakan sosial
dan ekonomi yang dipaksakan pada kami.” (suara dari Amerika Tengah)
Pada
beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah
mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun
pelayanan sosial lainnya.
Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat
hingga taraf yang belum pernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan
semakin meningkat. Kesenjangan antara negara kaya dan miskin, demikian pula
antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antar golongan, antara laki-laki
dan perempuan, serta antara tua muda.
Sebagian
besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air
minum bersih, sanitasi, lahan beserta
sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Diskriminasi terus
berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan.
Sumber
daya alam bumi ini dikuras habis dengan sangat cepat. Pengrusakan lingkungan
hidup yang terjadi mengganggu kesehatan semua orang, terutama orang-orang
miskin. Semakin banyak perselisihan di mana persenjataan perang masih menjadi
ancaman besar bagi banyak orang.
Sumber
daya alam dunia semakin terkumpul di tangan segelintir orang yang berusaha
sekuat mungkin untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan politik
dan eknomi neo-liberal ditentukan oleh sekelompok kecil pemerintah yang sangat
kuat, dan oleh institusi internasional seperti Bank Dunia, Badan Moneter Dunia
(International Monetary Fund – IMF), dan Badan Perdagangan Dunia (World Trade
Organization – WTO). Kebijakan-kebijakan tersebut, bersama dengan
kegiatan-kegiatan perusahaan lintas negara yang tidak diatur, telah menimbulkan
dampak yang besar pada kehidupan dan kelangsungan hidup, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat di belahan dunia utara maupun selatan.
Pelayanan masyarakat belum dapat
memenuhi kebutuhan manusia, antara lain karena pengurangan akibat pemotongan
anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau,
penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai.
Swastanisasi
dapat membuat pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau dan menentang
prinsip dasar kesetaraan. Tetap adanya penyakit-penyakit yang dapat dicegah,
seperti tuberkulosis dan malaria, serta timbulnya dan menyebarnya
penyakit-penyakit baru seperti HIV/AIDS mengingatkan kita akan kurangnya
komitmen dunia terhadap kesetaraan dan keadilan.
PRINSIP-PRINSIP DEKLARASI KESEHATAN DUNIA
·
Kesempatan untuk mencapai taraf
kesehatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya merupakan hak asazi manusia
yang mendasar, tanpa membeda-bedakan menurut ras, latar belakang etnis, agama,
jenis kelamin, usia, kemampuan, orientasi seksual maupun golongan.
·
Prinsip Pelayanan Kesehatan
Primer yang terpadu dan universal, seperti yang digambarkan dalam Deklarasi
Alma Ata tahun 1978, seharusnya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang
berkaitan dengan kesehatan. Kini, kebutuhan akan pendekatan yang menyetarakan,
partisipatif, dan lintas sektoral terhadap masalah kesehatan semakin meningkat.
·
Pemerintah memiliki tanggung
jawab yang penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan
pelayanan sosial lainnya dapat terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan kebutuhan
mereka, bukan berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar.
·
Partisipasi rakyat dan
organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam penyusunan, penerapan dan
pengkajian ulang semua kebijakan dan program kesehatan dan sosial.
·
Kesehatan terutama ditentukan
oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan seharusnya, bersama-sama
dengan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, menjadi prioritas utama
dalam pengambilan kebijakan daerah, negara, maupun internasional.
·
Untuk mengatasi krisis
kesehatan dunia, kita perlu mengambil langkah-langkah pada setiap tingkatan –
perorangan, wilayah, nasional, regional dan global – dan di setiap sektor.
Tuntutan di bawah ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan.
Ajakan untuk mengambil tindakan
Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita perlu
mengambil langkah-langkah pada setiap tingkatan – perorangan, komunitas,
nasional, regional dan global – dan di setiap sektor. Tuntutan di bawah ini
menjadi dasar untuk mengambil tindakan.
Kesehatan sebagai Hak asazi manusia
Kesehatan mencerminkan komitmen masyarakat
terhadap kesetaraan dan keadilan. Kesehatan dan hak asazi manusia seharusnya
diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi dan politik.
Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:
·
Mendukung semua upaya untuk
menerapkan hak untuk sehat.
·
Menuntut pemerintah dan
organisasi internasional untuk merumuskan kembali, menerapkan dan memastikan
dilaksanakannya kebijakan dan praktek yang menghormati hak untuk sehat.
·
Membangun gerakan masyarakat
untuk memaksa pemerintah untuk memasukkan kesehatan dan hak asazi manusia ke
dalam undang-undang dan peraturan negara.
·
Melawan eksploitasi kebutuhan
kesehatan rakyat untuk mengambil keuntungan.
Menghadapi faktor-faktor penentu kesehatan yang lebih umum
Tantangan di bidang ekonomi
Ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang memprioritaskan
kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan taraf
kesehatan maupun ekonomi rakyat.
Kebijakan
politik, keuangan, pertanian dan industri yang terutama mementingkan
kepentingan kapitalis, yang dipaksakan oleh pemerintah negara dan organisasi
internasional, mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsungan hidup
mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangan
antar negara dan dalam masing-masing negara.
Ada
banyak negara, terutama negara-negara yang paling kuat di dunia, yang
menggunakan sumber daya yang mereka miliki, termasuk sangsi ekonomi dan
intervensi militer, untuk mengkonsolidasikan dan memperluas posisi mereka. Hal
ini memiliki pengaruh yang sangat buruk pada kehidupan masyarakat.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Menuntut diubahnya Badan
Perdagangan Dunia (WTO) dan sistem perdagangan dunia supaya berhenti melanggar
hak asazi manusia dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan ekonomi dan mulai
melakukan diskriminasi secara positif guna menguntungkan negara-negara belahan
dunia bagian selatan. Untuk melindungi kesehatan rakyat, perubahan tersebut
harus mencakup pengelolaan hak cipta intelektual, seperti hak paten dan
aspek-aspek perdagangan dari perjanjian hak cipta intelektual (Trade Related
aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS agreement).
·
Menuntut dihapuskannya hutang
negara dunia ketiga.
·
Menuntut adanya perubahan
besar-besaran dari Bank Dunia dan Badan Keuangan Dunia (International Monetary
Fund - IMF) sehingga organisasi-organisasi tersebut mencerminkan dan mendukung
secara aktif hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara berkembang.
·
Menuntut adanya peraturan yang
tepat guna untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan lintas negara tidak
memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan masyarakat, mengeksploitasi
tenaga kerja mereka, merusak lingkungan hidup atau menentang kedaulatan negara.
·
Memastikan bahwa pemerintah menerapkan
kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan bukan menurut
tuntutan pasar, sehingga memastikan kecukupan dan keterjangkauan pangan secara
merata.
·
Menuntut pemerintah negara
untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak kesehatan rakyat dalam
undang-undang hak cipta intelektual.
·
Menuntut adanya pengendalian
dan pemungutan pajak terhadap aliran dana internasional yang bersifat
spekulasi.
·
Meminta agar semua kebijakan
ekonomi dikaji dampaknya terhadap kesehatan, kesetaraan, gender dan lingkungan
hidup dan mencakup upaya-upaya yang dapat dipaksakan untuk mengatur dan
memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan benar.
·
Menantang teori ekonomi yang
berpusat pada pertumbuhan dan menggantinya dengan alternatif lain yang
menciptakan masyarakat yang manusiawi dan berkesinambungan. Teori ekonomi
sebaiknya menyadari keterbatasan lingkungan hidup, begitu pentingnya kesetaraan
dan kesehatan, serta peranan tenaga kerja tanpa upah, terutama karya perempuan
yang kurang disadari dan dihargai.
Tantangan sosial politik
Kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki
damapak yang positif terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup manusia.
Globalisasi dan swastanisasi ekonomi telah mengganggu komunitas, keluarga dan
kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegang peranan yang sangat penting
dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana, namun
kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali diabaikan atau dilalaikan,
dan hak-hak dan martabat mereka dilecehkan.
Institusi
masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawab mereka
yang dialihkan ke sektor swasta, terutama ke perusahaan-perusahaan, atau kepada
institusi nasional atau internasional lainnya, yang jarang bertanggung jawab
terhadap rakyat. Selain itu, kekuatan partai politik dan perserikatan buruh
telah dipotong secara besar-besaran, sedangkan kekuatan konservatif dan
fundamentalis semakin kuat. Demokrasi yang partisipatif dalam organisasi
politik dan struktur sipil seharusnya dikembangkan. Ada kebutuhan mendesak
untuk mengembangkan dan memastikan transparansi dan pertanggungjawaban.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Menuntut dan mendukung disusun
dan diterapkannya kebijakan sosial yang terpadu dengan partisipasi penuh
seluruh lapisan masyarakat.
·
Memastikan bahwa perempuan
memperoleh kesempatan kerja, kesempatan hidup, serta kebebasan untuk
mengungkapkan diri, ikut serta dalam kegiatan politik, menjalankan pilihan
agama, dan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, serta terbebas
dari kekerasan.
·
Mendorong pemerintah untuk
mencanangkan dan memaksakan peraturan yang melindungi dan mendukung kesehatan
fisik, mental dan spiritual serta hak asazi kelompok-kelompok yang
termarginalisasi.
·
Menuntut bahwa pendidikan dan
kesehatan mendapat prioritas utama dalam agenda politik. Hali ini mencakup
pendidikan yang bermutu, bebas biaya dan wajib untuk semua anak dan dewasa,
terutama anak-anak perempuan dan perempuan dewasa, serta untuk pendidikan dan
perawatan kanak-kanak yang bermutu.
·
Menuntut bahwa kegiatan
institusi masyarakat, seperti pelayanan perawatan anak, sistem pembagian pangan
dan penyediaan papan, menguntungkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
·
Mengecam dan menuntut diubahnya
kebijakan manapun yang mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal, lahan,
ataupun pekerjaan.
·
Menentang kekuatan-kekuatan
fundamentalis yang mengancam hak-hak dan kebebasan perseorangan, terutama
kehidupan perempuan, anak, dan kelompok-kelompok minoritas.
·
Menentang pariwisata seksual
dan perdagangan global perempuan dan anak-anak
Tantangan di bidang lingkungan hidup
Pencemaran
air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon,
penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida,
berkurangnya keanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki
dampak yang begitu besar terhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari
pengrusakan ini mencakup eksploitasi sumber daya alam yang tidak
berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, dan penyebaran
perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yang
berlebihan oleh orang-orang kaya. Pengrusakan ini harus dilawan dan dihentikan
dengan segera secara efektif.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Menuntut pertanggungjawaban perusahaan
nasional dan lintas negara, institusi masyarakat dan militer atas kegiatan
mereka yang merusak dan berbahaya yang memiliki dampak yang buruk terhadap
lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
·
Menuntut agar semua proyek
pembangunan dikaji berdasarkan kriteria kesehatan dan lingkungan hidup dan
diterapkannya peringatan dan batasan-batasan setiap kali teknologi atau
kebijakan mengancam kesehatan atau lingkungan hidup (prinsip pencegahan).
·
Menuntut pemerintah untuk
segera mengambil komitmen untuk mengurangi gas-gas yang menimbulkan fenomena
rumah kaca di daerah mereka masing-masing yang jauh lebih ketat daripada yang
telah digariskan dalam perjanjian perubahan iklim internasional, tanpa beralih
pada teknologi dan praktek yang berbahaya atau tidak tepat.
·
Melawan pengiriman limbah
industri yang beracun, berbahaya dan radioaktif ke negara-negara miskin dan
daerah-daerah yang termarginalisasi dan mendukung pemecahan yang membatasi
produksi limbah.
·
Mengurangi gaya hidup yang
berlebihan dan tidak berkesinambungan, baik di belahan bumi utara maupun
selatan. Menekan negara-negara industri yang kaya untuk mengurangi konsumsi dan
polusi mereka hingga 90%.
·
Menuntut tindakan untuk
memastikan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pengawasan keadaan kerja
yang terfokus pada pekerja.
·
Menuntut upaya untuk mencegah
kecelakaan dan cedera di tempat kerja, di masyarakat dan di rumah.
·
Menolak paten terhadap
kehidupan dan melawan pembajakan-biologis dari kearifan dan sumber daya
tradisional.
·
Mengembangkan indikator yang
berpusat pada rakyat dan berbasis komunitas untuk menilai kemajuan lingkungan
hidup dan sosial, dan untuk memaksakan pengembangan dan penerapan audit berkala
yang menilai pengrusakan lingkungan hidup dan taraf kesehatan masyarakat.
Peperangan, kekerasan, perselisihan dan bencana alam
Peperangan,
kekerasan, perselisihan dan bencana alam merusak masyarakat dan menghancurkan
martabat manusia. Hal-hal tersebut memiliki dampak yang luar biasa besar
terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat, terutama perempuan dan
anak-anak. Peningkatan jumlah senjata dan perdagangan senjata internasional
yang agresif dan penuh korupsi mengganggu stabilitas sosial, politik dan
ekonomi serta alokasi sumber daya pada sektor sosial.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Mendukung kampanye dan gerakan
perdamaian dan pelucutan senjata.
·
Mendukung kampanye melawan
agresi, serta penelitian, produksi, uji dan penggunaan senjata pengrusakan
massal maupun senjata-senjata lain, termasuk semua jenis ranjau darat.
·
Mendukung inisiatif rakyat
untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkesinambungan, terutama di
negara-negara yang mengalami perang saudara dan pembunuhan kelompok-kelompok
tertentu (genocide).
·
Mengecam penggunaan anak-anak
sebagai tentara, serta pelecehan dan perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan
perempuan dan anak-anak.
·
Menutut berakhirnya upaya untuk
menduduki wilayah orang lain sebagai salah satu senjata yang paling merusak
martabat manusia.
·
Menentang militarisasi
intervensi bantuan kemanusiaan.
·
Menuntut adanya perubahan
besar-besaran dari Dewan Keamanan PBB agar berfungsi secara demokratis.
·
Menutut PBB dan masing-masing
negara untuk menghentikan semua jenis sangsi yang digunakan dalam agresi yang
dapat mengganggu kesehatan rakyat sipil.
·
Mendukung inisiatif masyarakat
yang independen untuk memproklamasikan wilayah, daerah ataupun kota-kota
tertentu sebagai daerah damai dan bebas senjata.
·
Mendukung kegiatan dan kampanye
untuk mencegah dan mengurangi perilaku yang agresif dan penuh kekerasan,
terutama diantara laki-laki, dan mengembangkan hidup bersama secara damai.
·
Mendukung kegiatan dan kampanye
untuk mencegah bencana alam dan upaya untuk mengurangi penderitaan manusia yang
diakibatkannya.
Sektor kesehatan yang berpusat pada manusia
Piagam
ini menuntut tersedianya pelayanan kesehatan primer yang terpadu untuk semua
orang, tanpa memperhitungkan kemampuan mereka untuk membayar. Pelayanan
kesehatan harus bersifat demokratis dan bertanggung jawab dengan sumber daya
yang cukup.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Menentang kebijakan
internasional dan nasional yang menswastanisasikan pelayanan kesehatan dan
menjadikannya sebuah komoditas.
·
Menutut pemerintah untuk
meningkatkan, membiayai dan menyediakan pelayanan kesehatan terpadu sebagai
cara yang paling tepat guna untuk menghadapi masalah kesehatan dan mengatur
pelayanan kesehatan masyarakat agar selalu terjangkau dan bebas biaya.
·
Menekan pemerintah untuk
menyusun, menerapkan dan memastikan dilangsungkannya kebijakan nasional di
bidang kesehatan dan obat-obatan.
·
Menuntut pemerintah untuk
melawan swastanisasi pelayanan kesehatan masyarakat dan memastikan pengaturan
yang tepat guna dari sektor medis swasta, termasuk pelayanan medis yang
bersifat sukarela maupun yang dilaksanakan oleh LSM.
·
Menuntut perubahan
besar-besaran dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) agar mampu menanggapi tuntutan
kesehatan dengan cara yang menguntungkan orang miskin, menghindari pendekatan
vertikal, memastikan usaha lintas sektoral, mengikutsertakan organisasi
masyarakat dalam Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) dan tetap
bebas dari kepentingan perusahaan.
·
Meningkatkan, mendukung dan
ikut serta dalam kegiatan yang mendukung kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam
pengambilan keputusan kesehatan di setiap tingkatan, termasuk hak pasien dan
konsumen.
·
Mendukung, menyadari,
menghargai dan meningkatkan sistem penyembuhan dan tenaga kesehatan tradisional dan holistik
serta pemaduannya dalam pelayanan kesehatan primer.
·
Menuntut diubahnya pelatihan
petugas kesehatan agar lebih berfokus pada masalah dan berdasarkan pada
praktek, lebih memahami dampak dari masalah-masalah global terhadap
komunitasnya, serta semakin dipacu untuk bekerja bersama-sama dengan
komunitasnya dan menghormati komunitasnya dengan segala keanekaragaman di
dalamnya.
·
Melawan mitos teknologi
kedokteran dan kesehatan (termasuk obat-obatan) dan menuntut bahwa hal-hal
tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat.
·
Menuntut agar penelitian di
bidang kesehatan, termasuk penelitian genetik dan pengembangan obat-obatan dan
teknologi reproduksi, dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan
kebutuhan oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab, berorientasi pada
manusia dan kesehatan masyarakat dan menghormati prinsip-prinsip etik yang
universal.
·
Mendukung hak manusia untuk
menentukan sendiri kegiatan seksual dan reproduksi masing-masing dan melawan
semua tindakan yang memaksakan kebijakan keluarga berencana dan pembatasan
jumlah penduduk. Hal ini termasuk hak untuk mendapat segala bentuk cara
pengaturan kesuburan yang aman dan tepat guna.
Partisipasi rakyat untuk menciptakan dunia yang sehat
Organisasi
dan gerakan masyarakat yang kuat sangat penting dalam proses pengambilan
keputusan yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hak-hak
sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat harus terjamin. Sementara
pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk meningkatkan pendekatan yang
lebih menjamin kesetaraan dalam bidang kesehatan dan hak asazi manusia,
berbagai bentuk kelompok maupun gerakan masyarakat madani, serta media massa
memegang peranan penting dalam memastikan kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam
pengembangan kebijakan dan mengawasi penerapannya.
Piagam ini mengajak
masyarakat dunia untuk:
·
Mengembangkan dan memperkuat
organisasi masyarakat sebagai dasar analisa dan tindakan.
·
Meningkatkan, mendukung dan
ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung keikutsertaan rakyat dalam
pengambilan keputusan dalam bidang pelayanan masyarakat di setiap tingkatan.
·
Menuntut bahwa organisasi
masyarakat diwakilkan dalam forum lokal, nasional dan internasional yang
berkaitan dengan kesehatan.
·
Mendukung inisiatif lokal
terhadap demokrasi yang partisipatif melalui pembentukan jaringan solidaritas
yang berpusat pada rakyat di seluruh dunia.
Majelis Kesehatan Rakyat dan Piagam Rakyat untuk Kesehatan
Ide untuk membentuk
Majelis Kesehatan Rakyat ini (People’s Health Assembly - PHA) telah dibicarakan
selama lebih dari satu dasawarsa. Pada tahun 1998 sejumlah besar organisasi
meluncurkan proses PHA dan mulai merencanakan pertemuan internasional
besar-besaran untuk dilangsungkan di Bangladesh pada akhir tahun 2000. Telah
dilangsungkan sejumlah kegiatan sebelum dan sesudah pertemuan, termasuk
lokakarya regional, pengumpulan kisah-kisah yang berkaitan dengan kesehatan dan
perumusan Piagam Rakyat untuk Kesehatan.
Piagam
ini dirumuskan berdasarkan pandangan rakyat dan organisasi kemasyarakatan dari
seluruh dunia, dan pertama kali disetujui dan mulai disahkan pada pertemuan di
Savar, Bangladesh, pada bulan Desember 2000.
Piagam
ini merupakan pengungkapan dari kekhawatiran kita bersama, visi akan dunia yang
lebih baik dan lebih sehat, serta ajakan kami untuk mengambil tindakan yang
radikal. Piagam ini merupakan alat untuk mempromosikan dan titik mula di mana
kekuatan kesehatan dunia dapat terkumpulkan dan jaringan maupun koalisi lainnya
dapat dibentuk.
Amendemen
Setelah disetujui pada tanggal 8 Desember 2000,
kelompok perumus mendapat masukan bahwa ayat pertama dan kedua di bawah
tantangan di bidang ekonomi dapat diinterpertasikan sebagai bentuk dukungan
terhadap pasal-pasal sosial yang dicanangkan oleh WTO, yang malah memperkuat
WTO dalam agenda neoliberalisasinya. Dengan mempertimbangkan akibatnya, PHA
menuntut perubahan WTO dan sistem perdagangan global, dan kedua paragraf
tersebut disatukan dan diperbaiki.
Bagian Peperangan, kekerasan dan perselisihan
telah diperbarui untuk mencakup bencana alam. Ayat baru, yang kelima dalam
versi ini, ditambahkan untuk menuntut diakhirinya penjajahan. Selain itu, ayat
ketujuh, yang sekarang menjadi kedelapan, ditambahkan untuk mencakup semua
jenis sangsi. Ayat kesebelas ditambahkan untuk membahas bencana alam.